Cilegon, – ( CS ) – Aliansi Masyarakat Marjinal menggelar aksi damai untuk menyuarakan aspirasi terkait dugaan defisit anggaran Pemkot Cilegon tahun 2024 yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini diduga memberikan dampak signifikan terhadap berbagai pihak, termasuk guru honorer, guru madrasah, guru mengaji, linmas, kader, hingga pelaksana pekerjaan konstruksi barang dan jasa pemerintah. Bahkan, insan pers pun turut merasakan imbas dari situasi ini.
Faturohman, Ketua Koordinator Aksi, menyampaikan defisit anggaran ini mencerminkan kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota saat ini. Ia juga menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cilegon yang dinilai belum optimal. Faturohman menegaskan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas situasi yang terjadi.
“Kami sangat kecewa terhadap kebijakan yang diduga sengaja memerintahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan nilai fantastis, meskipun belum ada kepastian kapan pembayaran akan dilakukan,” ujar Faturohman. Ia menekankan bahwa ribuan guru madrasah, guru mengaji, kader, dan linmas menantikan kejelasan terkait hak mereka.
Faturohman juga menuntut solusi konkret dari Pemkot Cilegon. Mereka meminta pemerintah memberikan jawaban yang jelas dan komitmen nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Kota Cilegon berhak mengetahui kondisi ini secara terbuka, sesuai dengan slogan “Cilegon Baru Bermartabat.”
Namun, sejumlah oknum justru menganggap defisit anggaran sebagai hal biasa atau bahkan menuduh aksi ini dipolitisasi. Menanggapi hal tersebut, Faturohman menegaskan bahwa perjuangan ini murni untuk kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus memperjuangkan hak kami tanpa henti, tanpa pamrih, hingga ada kejelasan dan komitmen dari pemerintah,” tegasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengumumkan bahwa semua kewajiban terkait pihak ketiga akan dibayarkan pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Aziz Setia Ade Putra, Plt. Asisten Daerah I Kota Cilegon, saat bertemu dengan ratusan demonstran di depan Kantor Wali Kota Cilegon pada Rabu, 8 Januari 2025.
“Kami tegaskan bahwa seluruh kewajiban kami, khususnya pihak ketiga, akan kami bayarkan di tahun 2025. Insya Allah sebelum pelantikan wali kota yang baru,” ujar Aziz.
Terkait honor para guru madrasah, honor daerah, dan kader, Pemkot akan terus melakukan konsultasi dengan pihak terkait. Aziz menjelaskan bahwa ada surat edaran yang menyatakan bahwa honor yang tidak dibayarkan secara eksplisit akan hangus. Namun, untuk tahun 2025, semua honor dipastikan akan dibayarkan.
> “Kami akan tetap melakukan konsultasi kepada pihak terkait karena ini menyangkut para guru dan kader. Jika aturan memungkinkan, kami akan membayarkannya. Untuk tahun 2025, tidak ada perubahan; semua honor dari Januari hingga Desember akan dibayarkan,” tambahnya.
Aziz juga menegaskan komitmen Pemkot Cilegon untuk menyelesaikan semua permasalahan dan kewajiban yang ada.
“Mudah-mudahan sebelum lebaran, semua sudah selesai,” tuturnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkot berharap dapat memberikan kepastian dan dukungan bagi para tenaga pengajar dan kader di Cilegon.
( Red )
Leave a Reply