Cilegon,- ( Cilegon Selatan.com) – Saat ini, seluruh kelurahan, kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cilegon sedang menjalani pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama tahun 2024.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Japati, saya, Ari Dermawan, merasa penting untuk menyampaikan beberapa hal terkait proses ini.
“Kami mendesak agar temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD dapat dipublikasikan secara transparan. Hal ini penting agar masyarakat, serta pemerintah, dapat mengetahui secara jelas hasil temuan tersebut. Publikasi yang transparan juga akan membantu mencegah adanya potensi penyalahgunaan wewenang atau ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan,”
“Kami berharap, dengan adanya transparansi tersebut, Bapak Walikota H. Robinsar dan Bapak Wakil Walikota Fajar Pranowo dapat mengetahui segala kejanggalan yang terdeteksi oleh pihak BPK. Informasi ini sangat penting agar langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil, sehingga seluruh program dan janji politik yang telah disampaikan oleh Bapak Walikota dan Wakil Walikota dapat segera direalisasikan tanpa hambatan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, kami juga mengingatkan agar seluruh program-program yang ada, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun OPD, dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Program-program tersebut seharusnya bukan menjadi ajang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus difokuskan untuk kesejahteraan rakyat Cilegon. Oleh karena itu, kami berharap agar setiap pejabat dan pengelola program di setiap tingkat pemerintahan memiliki visi yang jelas dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya, malah menghambat jalannya program-program yang sudah direncanakan.
Selain itu, kami juga mendorong Walikota Cilegon untuk melakukan pemeriksaan terkait absensi pegawai di seluruh kelurahan, kecamatan, dan OPD. Absensi yang tidak terkontrol atau penyalahgunaan jam kerja dapat mempengaruhi kualitas layanan publik dan program-program yang dijalankan.
“Dengan memastikan bahwa pegawai bekerja sesuai dengan jam yang telah ditetapkan, pemerintah Kota Cilegon dapat memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Transparansi dalam pemeriksaan dan evaluasi ini bukan hanya penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki segala bentuk ketidakberesan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memahami bagaimana pemerintah bekerja dalam mengelola sumber daya dan anggaran yang ada.
“Kami yakin bahwa dengan kerja sama yang baik antara BPK, Pemkot Cilegon, dan masyarakat, setiap temuan yang ada dapat diatasi dengan baik, dan kota Cilegon akan semakin maju dan sejahtera. Mari bersama-sama kita awasi setiap langkah pemerintah demi tercapainya Cilegon yang lebih baik untuk masa depan,” pungkasnya.
Leave a Reply